Senin, 08 September 2014

Pilkada 0leh DPRD dianggap tidak sesuai amanat ref0rmasi 1998

Jakarta (ANTARA News) - RUU pemilihan kepala daerah (Pilkada), untuk gubernur, bupati/walikota dipilih DPRD yang sedang dibahas dan akan disahkan DPR (2009-2014) mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan amanat Reformasi 1998.

"Pilkada melalui DPRD tidak lebih sebagai pengkhianatan terhadap gerakan Reformasi 1998," kata inisiator Gerakan Rakyat Untuk Pilkada Langsung (Gerpala) Mohammad Jumhur Hidayat di Ruang Komisi II DPR, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (8/9).

Jumhur mengatakan, perubahan sikap empat fraksi di DPR, yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Golkar yang sebelumnya menolak usulan pemerintah, bahwa gubernur, bupati/walikota dipilih DPRD sungguh mengejutkan. Terlebih keputusan tersebut diambil di saat akhir masa tugas anggota DPR 2009-2014 yaitu pada 30 September 2014.

"Perubahan itu terjadi pasca pemilihan presiden (pilpres) 2014 dan justru di saat pemerintah sudah setuju, bahwa pilkada dilakukan lansung oleh rakyat," katanya.

Menurut Jumhur, akrobat DPR tersebut tidak terpuji, berbahaya dan merendahakan aspirari rakyat, karena dari sejumlah survei menjelaskan bahwa 74 persen rakyat masih menginginkan pilkada langsung dan tidak diwakilkan melalui DPRD.

Dia berharap kepada Komisi II DPR bisa mengabulkan harapan sebagaian rakyat tersebut, sehingga perjuangan tidak harus mengulang sejarah pada reformasi 1998.

Pada kesempatan itu juga Gerpala meminta Ketua Panja RUU Pilkada dari Komisi II DPR, Hakam Naja untuk menerima ribuan aktivis yang akan mendatangi DPR pada Kamis (11/8).

Gerpala mengklaim anggotanya berasal dari SPN, KSBSI, FSPMI, KSPI, BADKO HMI, DPP IMM, LMND, GASPERMINDO, SBSI, Kornas JKW, GAPERSSI, PDKPK5, POKJA PEND, Kebangkitan Indonesia Baru, Tani Merdeka, Gotong Royong, FAIT, P2KC, Kopi Jogja, HIPMIKINDO, Gerakan Lintas Aktivis, Redinusa JAKKI, DIP KNPI, ELNUSA 2000, FISBI, Suara Rakyat, Daulat Rakyat, KPPI, IDERING, Press 36, Fokus Madani, KORIH, LESSTARI, KAMERAD, PP. HIMMAH, GEMAKU, JCI, CONSENT, S2 Alumni UNSAT, PP GPII, PP Gerak API, Wira Muda Nusantara.(*)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2014


http://www.antaranews.com/berita/452559/pilkada-oleh-dprd-dianggap-tidak-sesuai-amanat-reformasi-1998
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger